Kamis, Desember 8, 2022

Kontroversi Perkap No.9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Dalam Negara demokrasi, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bagi setiap warga negara merupakan hal yang esensial.

Di Indonesia sendiri telah menjamin hak warga negaranya untuk menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tulisan.

Hal ini terdapat pada UUD 1945 Pasal 28 E, yang kemudian di pertegas dalam UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1998  memberikan rambu-rambu yang harus di patuhi oleh setiap warga Negara, baik secara perorangan maupun kelompok  dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Walaupun UU tersebut  telah memberikan kebebasan terhadap warga Negara untuk menyampaikan pendapatnya, namun  ada hal-hal yang harus di perhatikan atau tidak boleh di lakukan, misalnya, larangan melakukan unjuk rasa (demonstrasi) pada waktu dan tempat tertentu.

Pada Pasal 9 ayat (2) mengatur tentang larangan penyampaian pendapat di muka umum berupa unjuk rasa, mimbar bebas, dan pawai ( pasal 9 ayat 1) di lingkungan istana Presiden, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional  serta larangan pada hari besar nasional

Ketika penyampaian pendapat di muka umum telah memenuhi ketentuan- ketentun yang di atur dalam Undang-Undang tersebut, maka penyampaian pendapat baik dalam bentuk unjuk rasa maupun mimbar bebas tidak boleh di larang apalagi di bubarkan.

Namun dalam prakteknya tidak sedikit kita menyaksiakan upaya pembubaran masa aksi demontrasi yang di lakukan   oleh aparat kepolisian.

Pembubaran itu bukan karena aksi demontrasi di jalankan tidak memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam UU No.9 tahun 1988.

Tetapi, pembubaran itu dilakukan karena aski demontrasi itu di laksakan sampai pada malam hari, yakni lewat dari pukul 18.00 waktu setempat.

Kepolisian membuabarkan masa aksi dengan dalil aksi demonstrasi hanya boleh di lakukan pada pukul 06.00 s.d. 18. 00 waktu setempat sebagaimana yang di jelaskan dalam perkap No.9 tahun 2008 pasal 6 ayat (2) huruf a.

Sehingga muncul pertanyaan sederhana di kepala kita. Pertama, apakah perkap No.9 tahun 2008 berkekuatan hukum mengikat? Kedua, apakah dibenarkan ketika kepolisian membubarkan masa aksi dengan menggunakan dasar hukum yang berbentuk Perkap No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum?

Nah, untuk mejawab dua pertanyaan tersebut, perlunya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana kekuatan hukum dari Perkap tersebut dengan menggunakan kacamata UU nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 7 ayat (1) UU No.12 tahun 2011 tentang P3 menjelaskan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah,
  5. Peraturan Presiden,
  6. Peraturan Daerah Provinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian pada ayat (2) di tegaskan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada ayat 2 inilah berlaku asas hukum dalam hierarki perundang-undangan yaitu asas lex superior derogate legi inferiori yang artinya peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UU yang derajatnya lebih tinggi.

Lalu di mana kedudukan Perkap No.9 tahun 2008?

Nah, hal tersebut di jelaskan dalam pasal 8 UU No.12 Tahun 2011 Tentang P3 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kemudian di tegaskan pula pada ayat (2) bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jadi, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.12 Tahun 2011 tentang P3 maka Peraturan yang di tetapkan oleh lembaga kepolisian berupa perkap dapat di akui keberadaannya dan berkekuatan hukum mengikat selama memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh ayat 2 yakni pertama, diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kedua, di bentuk berdasarkan kewenangan.

Ternyata, Perkap No.9 tahun 2008 tidak memenuhi kedua persyaratan tesebut. karna kalau kita baca UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum secara teliti mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 20 tidak satu pasal pun yang menentukan suatu lembaga untuk membuat suatu peraturan pelaksanaannya.

Begitu juga pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI sebagai payung hukum lembaga kepolisian yang mengatur tentang tugas dan kewenangan polri.

Tugas dan kewenangan polri tertuang pada bab 3 mulai dari pasal 13 sampai pasal 19. Nah, ternyata UU No.2 tahun 2022 tersebut tidak memberikan kewenangan kepada kepolisian RI untuk membuat suatu peraturan yang menentukan pelaksanaan dari UU.

Dengan demikian, sesungguhnya  Perkap No.9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum tidak dapat di jadikan sebagai dasar hukum untuk pembubaran masa aksi demontrasi yang di lakukan pada pukul 18.00 keatas.

Karna selain tidak memiliki kekutan hukum mengikat, perkap tersebut juga melanggar hak Konstitusinal warga negara.

Penulis adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari.

Penulis:Hamlin

Bagikan artikel

Ruang Literasi, merupakan organisasi internal kampus atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak dalam bidang jurnalistik dan literasi—mencari, mengolah, menulis, mengedit, dan mempublikasi sebuah artikel ke khalayak melalui pemberitaan online. Ruang Literasi berdiri pada tanggal 26 November 2017 dan disahkan dalam Kongres KM IAID ke-16.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

- Advertisment -

Populer

Ini Kongres Ke-XXI bukan Acara Ngawangkong Teu Beres-Beres

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) gelar acara kongres Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Agama Islam Darussalam...

Membangun Kembali Semangat ke-PAI-an, HMPS PAI Gelar Refleksi Harlah PAI

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Agama Islam (PAI) gelar acara Refleksi Harlah PAI...

Meregenerasi Kepengurusan, UKM Damapala Gelar Acara Musda

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Darussalam Mahasiswa Pecinta Alam (DAMAPALA) gelar acara Musyawarah UKM Damapala...