Beberapa waku lalu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didiek Hartantyo mengumumkan kebijakan terbaru melalui keterangan tertulis bahwa mulai 27 Juli 2020, 12 stasiun kereta api di pulau Jawa akan menyediakan layanan rapid test COVID-19 untuk para calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan jauh.

Rencananya, layanan tersebut disediakan bertahap di Stasiun Gambir, Bandung, Cirebon, Semarang Tawang, Purwokerto, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, dan Malang. Waktu pelayanan dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai 19.00 WIB, dengan biaya administrasi sebesar Rp 85.000. Penumpang bisa mendapatkan layanan ini dengan menunjukkan bukti kode booking tiket perjalanan jarak jauh.

Kebijakan terbaru itu tentu senada dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan persyaratan tertentu bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jauh. Salah satunya kepemilikan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan rapid test dengan hasil non-reaktif. Penumpang juga diharuskan menjalani rangkaian protokol kesehatan, dimulai dari aktivasi aplikasi Peduli Lindungi; penggunaan masker, face shield atau pelindung wajah, dan pakaian lengan panjang yang digunakan sepanjang perjalanan hingga tiba di stasiun tujuan; serta kondisi badan yang sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, demam).

Penumpang di atas 50 tahun juga diperlakukan khusus dengan diatur tempat duduknya agar tidak bersebelahan dengan penumpang lain. Sebab, orang-orang pada usia-usia demikian dipercayai lebih rentan Covid-19.

Barangkali ini kabar baik bagi sebagian pihak, yang hendak melepas rindu pada keluarga atau kekasih, misalnya. Tapi kabar baik ini menjadi sedikit sumbang, karena epidemiolog ataupun pakar penyakit menular berpendapat bahwa kebijakan yang akan dijalankan itu terdengar menggelikan dan jauh dari efektif.

Pandu Riono, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dilansir dari Daily Newsletter 5.45 Asumsi, mengatakan aturan tersebut tidak memberi jaminan dan hal tersebut sebenarnya tidak perlu. Menurut Pandu, tidak semua masyarakat mampu melakukan tes swab atau PCR yang kurang terjangkau dari segi dana. Rapid test, dinilai tidak akurat dan hanya dimanfaatkan menjadi lahan bisnis.

Selaras dengan Pandu Riono, Prof. Dr. Aryati, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn), berpendapat bahwa kemungkinan besar hasil tes PCR yang keluar tidak berlaku lagi. Ini bisa terjadi karena pemeriksaan PCR butuh waktu yang beragam untuk menentukan hasil—2 hari sampai 3 minggu lebih. Selain itu, pihak laboratorium juga tidak bisa dikejar-kejar harus cepat.

Dengan demikian, saat seseorang melakukan tes, sebetulnya ia negatif. Tapi selama menunggu hasil keluar, bisa saja ia terpapar Covid-19 tanpa sengaja. Seperti yang dialami dua orang penumpang pesawat dari Jakarta ke Padang yang terpaksa menjalani karantina setelah diketahui positif COVID-19 usai swab test di Padang. Mereka berhasil terbang ke Sumatera Barat dengan membawa hasil non-reaktif saat rapid test di Jakarta.

Begitu juga sebaliknya, seseorang yang positif terpapar suatu hari datang untuk tes, dan beberapa waktu kemudian, entah seminggu atau dua minggu, ia bisa saja keburu sembuh, tapi hasil yang baru keluar mengatakan fakta yang sudah “usang”.

Tidak berlebihan jika semua itu kita katakan sebagai bentuk kemubaziran.

Ada satu hal yang sebenarnya bisa kita bidik dari sekian bentuk kebijakan-kebijakan yang terlihat pragmatis. Saat suatu hal berjalan karena sebab akibat tertentu, ada kelaziman yang akan disepakati banyak orang. Dan di dalam kelaziman yang nantinya berjalan normal itu, bukan tidak mungkin jika suatu saat ada pihak-pihak tertentu yang menyusupkan kepentingan.

Pendapat Pandu Riono di atas, tentu cukup penting untuk digarisbawahi, sebelum pada akhirnya kita pahami dan kita waspadai kerja dari akal bulus pemanfaatan “aji mumpung” ini. Karena di tengah-tengah kerumitan segala situasi, akan selalu ada pihak-pihak yang tersenyum cerdik, dan dengan semangat heroisme, mereka mengajukan ide-ide aji mumpungnya dan mempertahankannya seolah-olah yang disampaikan itu adalah satu-satunya jalan keselamatan.

Apakah dengan memiliki persepsi demikian, kita menafikan “bahaya” pandemi ini?

Tergantung pada langkah kita selanjutnya, tentu saja. Yang bisa masyarakat lakukan hanyalah sebatas cara kerja fase shield, melindungi diri dengan pemahaman dasar tentang imunitas tubuh dan sekian protokol kesehatan dasar, selain sikap kritis dan kewaspadaan dari sistem-sistem yang terbentuk dari akal aji mumpung tadi.

Selebihnya, terkait seluruh keadaan dan regulasi sistem di negeri ini, siapa lagi yang bisa diharapkan masyarakat selain pemerintahnya sendiri? Dan seperti sekian perumpamaan klise, bukankah masyarakat adalah penumpang di masing-masing gerbong, dan pemerintah adalah masinisnya? Penumpang, tentu saja sudah mempercayakan kenyamanan dan keselamatan perjalanannya pada sang masinis. Dan masinis yang baik, tentu saja tahu tugasnya, apa yang semestinya ia lakukan selama perjalanan.

Mungkin begitu.

1
Reddy Suzayzt
Laki-laki sehat sentosa & bahagia.